Untuk tahun ini, kata Ari, BBT membidik tambahan landbank sangat agresif hingga 140 ribu ha atau sepuluh kali lipat dari penambahan pada 2024. Dengan begitu, pada akhir 2025 diharapkan total landbank BBT bisa di atas 170 ribu ha.
"Kita harus punya target yang lebih besar, karena kami berperan strategis untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi berkeadilan. Semakin banyak tanah kita, maka semakin bagus," katanya.
Ari mengungkapkan, BBT menetapkan target ambisius itu dengan perencanaan yang matang. Seluruh lahan yang potensial telah dipetakan sehingga nantinya bisa dimiliki BBT.
"Iya, sebagian besar tanah (tambahan 2025) dari pelepasan hak," ujar Ari.
Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha BBT, Hakiki Sudrajat mengatakan, hingga akhir 2024, Badan telah memanfaatkan hampir 30 persen dari landbank yang tersedia. Peruntukan lahan tersebut cukup beragam mulai dari kepentingan umum hingga perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Hakiki, sejauh ini lahan yang dimiliki BBT tersebar di daerah-daerah yang minim kawasan penduduk karena sebagian besar merupakan tanah bekas hak, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari total landbank lebih dari 33 ribu ha, sekitar 60 persen lebih cocok digunakan untuk program swasembada pangan dalam kaitannya dengan fungsi mendukung pembangunan nasional dan reforma agraria.