Kiswondari Pawiro
“Bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, dan kewarganegaraan, melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” papaf Fikri.
Ketiga soal pendanaan, politikus PKS ini menjelaskan, RUU ini mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga nonpemerintah sebagai wali amanat.
“Bantuan dana olahraga langsung ke cabang olahraga untuk di pusat. Adapun untuk di daerah bantuan dana olahraga bisa melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui hibah,” ujarnya.
Keempat, kata dia, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI, serta penguatan sinergitas KONI-KOI, dimana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ke KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI tersebut. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara kedua Lembaga tersebut.
Kelima, Fikri menjelaskan, dalam pemajuan olahraga prestasi, UU mengatur mengenai desain besar olahraga nasional untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, diatur juga mengenai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
