Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pihaknya mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari target 2.078 IUP. Bahlil mengungkapkan, pencabutan IUP ini menjadi wewenangnya selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No.1 tahun 2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Dia menerangkan, pencabutan IUP tersebut merupakan rekomendasi dari kementerian teknis.
"Jadi setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis, dibawa ke satgas 2.078 IUP tersebut. Lalu kemudian kita cabut atas rekomendasi kementerian teknis. Ini adalah mekanisme urutannnya," terang Bahlil saat Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Senin (1/4/2024).
Diakui Bahlil, setelah mencabut IUP itu pihaknya masih memberikan ruang kepada pengusaha yang merasa keberatan. Dia pun membeberkan dasar pencabutan IUP yang juga sudah diumumkan berkali-kali kepada pengusaha.
"Pertama adalah izinnya sudah ada, tidak diurus perkembangan izinnya. Kedua, izinnya ada digadaikan di bank," urainya.
Lalu, ada perusahaan tambang yang sudah memiliki IUP untuk kebutuhan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham, namun dana hasil IPO tidak dipakai mengelola investasi. Lalu pemegang IUP dinyatakan pailit.
