Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi pascapandemi Covid-19.
Menurut dia, tingginya jumlah pengangguran tidak diimbangi oleh serapan tenaga kerja dari perusahaan karena kondisinya masih belum cukup pulih. Hal itu membuat banyak fresh graduate atau angkatan kerja baru sulit untuk terserap oleh industri.
"Saya ingin menyampaikan, pengangguran saat ini ada 7 juta eksisting, angkatan kerja per tahun 2,9 juta. Pengangguran pascaCovid-19 itu masih ada 5 juta orang," kata Bahlil dalam pidatonya pada acara Diskusi Bersama di Universitas Diponegoro, melalui Kanal Youtube BKPM, Minggu (20/8/2023).
Karena itu, di hadapan para mahasiswa yang hadir dalam acara, Bahlil mengharapkan agar generasi muda tidak terpaku atau bercita-cita hanya sebatas menjadi karyawan, tapi harus bisa menjadi pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.
"Penerimaan PNS, TNI/Polri, BUMN satu tahun tidak lebih dari 1 juta, jadi kalau ade-ade semua datang ke sini, semua hanya berpikir menjadi karyawan, maka saya punya keyakinan banyak yang tidak terserap di lapangan pekerjaan," ujar Bahlil.
"Maka saya menyarankan kalian untuk menjadi seorang pengusaha. Menjadi pengusaha itu mulia," sambungnya.
Masih lemahnya serapan tenaga kerja di industri ini disebabkan menurunnya permintaan produk baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri karena perlambatan ekonomi global.
Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS, nilai ekspor industri tekstil pada periode Januari-Februari 2022 terkoreksi 29,23% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Industri pakaian jadi terkoreksi 33,39% pada periode yang sama untuk tujuan ekspor ke Amerika Serikat.
Kondisi serupa juga terjadi untuk nilai ekspor ke negara-negara Eropa, nilai ekspor industri tekstil pada periode Januari-Februari 2022 susut 29,74%, sedangkan industri pakaian jadi terkoreksi 11,59%.
Pelemahan pasar itu akhirnya membuat banyak industri melakukan efisiensi, salah satunya mengurangi belanja karyawan.
Data dari Kementerian Ketenagakerjan juga menunjukkan, klaim JHT akibat PHK melonjak drastis. Bahkan sejak 2020 hingga tahun 2022, total klaim JHT akibat PHK angkanya hampir tembus 1 juta orang, tepatnya 998.882 orang. (RNA)
