Ikhsan PSP
IDXChannel - Kebijakan hilirisasi masih terus menjadi fokus pemerintah untuk memberikan nilai tambah komoditas mentah. Jika berjalan dengan baik, hilirisasi berpotensi mencetak pendapatan yang fantastis.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan tak tanggung-tanggung, potensi hilirisasi jika berjalan sesuai rencana hingga 2035 bisa mencetak USD545,3 miliar atau setara Rp8.179 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu).
"Potensi hilirisasi kalau kita fokus sampai dengan tahun 2035 ini sebesar USD545,3 miliar dari delapan komoditas," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/1/2023)
Bahlil menyebut kebijakan hilirisasi harus dilakukan jika ingin Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.
"Kalau mau negara kita dari negara berkembang menuju maju, kita tidak bisa mengharapkan APBN kita yang hanya sekitar 18% dari kontribusi terhadap GDP. Jadi Mau tidak mau kita melakukan hilirisasi," ujarnya.
Salah satu bukti dari berhasilnya kebijakan hilirisasi, menurut bahlil, adalah yang terjadi pada nikel. Di mana pada 2017 hingga 2018, nilai tambah dari sektor nikel hanya mencapai USD3,3 miliar. Namun, setelah adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan dilakukan hilirisasi, maka nilai tambahnya meningkat hingga USD20,9 miliar.
Sehingga ke depan pemerintah berencana untuk melarang ekspor beberapa komoditas lain seperti bauksit dan timah.
"Artinya ini adalah sebuah prospek, jadi mohon maaf kita sekarang sudah melarang beberapa komoditas kita yang kita ekspor termasuk nikel, tahun ini bauksit. Ke depan kita akan larang lagi timah, kalau ini kita mampu lakukan maka kita mampu ciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," pungkasnya. (NIA)
