Berangkat dari hal tersebut, Bahlil berharap pemerintah daerah dapat juga membantu dalam proses penyelesaian lahan, sampai urusan adat serta tanah Ulayat untuk segera disinkronisasikan.
Selain itu menurutnya juya diperlukan sinegritas antara kebutuhan lapangan pekerjaan di pabrikndengan sekolah yang akan dibangun untuk memperkuat Sumber Daya Manusia sebagai hilir pembangunan.
"Harus didukung oleh masyarakat, Kalau clear, 2022 bisa masuk perencanaan, pematangan, dan perizinannya. Kita bikin lebih cepat lebih baik. Izin-izin akan dipercepat, diurus oleh Kementerian Investasi. Jika izinnya cepat, urusan lahan juga bisa cepat, tidak menutup kemungkinan 2022 bisa berjalan," pungkas Bahlil.
(IND)