AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Bantah Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang, Anggota DPR: Masih Wacana, Jangan Asal Fitnah

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Minggu, 01 Agustus 2021 21:21 WIB
Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman mengklarifikasi perihal fasilitas hotel berbintang untuk anggota DPR.
Bantah Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang, Anggota DPR: Masih Wacana, Jangan Asal Fitnah (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman mengklarifikasi perihal fasilitas hotel berbintang untuk Anggota DPR. Sepengetahuannya, fasilitas itu masih wacana yang diperuntukkan bagi staf pendukung, ASN dan tenaga ahli di lingkungan DPR.

"Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya kan hanya anggota DPR di BURT juga bukan, tapi yang saya tahu itu masih wacana dan sebetulnya bukan anggota tapi staf pendukung di DPR," kata Habib dalam diskusi virtual yang bertajuk "Hotel Mewah Isoman Sang Dewan", Minggu (1/8/2021).

Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Gerindra ini juga mengaku, fraksinya juga mempertanyakan untuk apa fasilitas ini. Karena pihaknya juga lebih nyaman melakukan isoman di rumah masing-masing atau fasilitas DPR yang sudah ada.

"Kalau anggota lebih nyaman di rumah masing-masing atau di RJA (rumah jabatab anggota) atau di Wisma Kopo (villa milik Setjen DPR)," akunya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menjelaskan, MKD juga barus saja melakukan refocusing sekitar 30% anggarannya untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, sempat ada wacana agar gaji Anggota DPR dipotong untuk mengcover biaya Anggota tersebut jika terpapar Covid-19 dan harus dirawat, karena asuransi yang dimiliki anggota tidak mengcover itu. Bahkan, adanya sejumlah Anggota DPR yang wafat karena Covid-19 itu salah satunya karena persoalan tersebut.

Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPR ini juga menyayangkan bahwa berbagai pihak langsung menyalahkan Anggota DPR atas persoalan fasilitas isoman ini. Padahal, Anggota DPR juga selama ini sudah banyak yang berbuat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, baik di komisi maupun perorangan.

Seperti misalnya Komisi VI yang mitra BUMN memaksimalkan vaksin dan obat Covid-19, Komisi VIII meminta agar wisma haji difungsikan sebagai tempat isolasi, Komisi IX memastikan bagaimana percepatan vaksinasi dan pengadaan obat, memutus panjangnya mata tabtas importasi bahan baku obat, dan komisi-komisi lainnya.

"Saya pikir itu yang perlu kita juga sampaikan itu," imbuh Habib.

Oleh karena itu, Habib menyesalkan bahwa informasi soal isoman ini membuat DPR diperlakukan seperti binatang. Padahal, sudah banyak Anggota DPR yang berbuat dan membantu masyarakat. Bahkan, ia oun menantang agar kinerja Anggota DPR ini dicek satu per satu.

"Tiba-tiba ada info soal isoman di hotel. Kita merasa benar-benar kayak seperti binatang  diperlakukan. Seolah kita seperti seperti binatang padahal kalau teman-teman mau ngeliat, sebagian anggota DPR itu sudah kalau Anda cek satu per satu mungkin semuanya sudah mendapatkan 100% pendapatan dari DPR untuk membantu masyarakat di dapilnya," sesalnya.

Habib mengungkap, mulai dari pengadaan vaksinasi, penyerahan bantuan sembako dan lain sebagainya telah dilakukan untuk masyarakat. Ia mengakui bahwa itu memang kewajiban sebagai Anggota Dewan, tapi kalau kinerja ini tidak disampaikan, Anggota DPR justru diperlakukan sebagai binatang, difitnah dan dihujat.

"Kalau ini kami tidak sampaikan, nah ini kami dianggap seperti binatang. Seenaknya difitnah, dihujat, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Kami saja enggak tahu soal fasilitas ini. Setiap kebijakan kami akan mendapatkan lembaran, biasanya surat beramplop cokelat di ruangan masing-masing. Sosialisasi, begini, begini. Ini nggak ada kok, saya juga cek ke anggota. Ya menurut saya belum ada, tidak ada kebijakan itu," tandasnya.

(IND) 

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD