Raka Dwi Novianto
Selanjutnya, Jokowi pun menyoroti perencanaan anggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah.
Dia memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian, justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
"Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu bisa produktif," pungkasnya. (NIA)
