Kunthi Fahmar Sandy
Selain itu, Bapanas juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), meningkatkan jumlah kios pangan, dan menyalurkan SPHP Jagung 2026 sebanyak 500 ribu ton, serta mengusulkan pembentukan Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.
Menurut Nita, keberhasilan menjaga stabilitas pangan tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah. Karena itu, Bapanas mendorong daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang adaptif sesuai kondisi wilayah masing-masing.
“Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi surplus dan defisit melalui neraca pangan wilayah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan sepanjang tahun,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Perum BULOG dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, penyusunan rencana Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun, pengembangan kios pangan sebagai outlet penyeimbang inflasi, serta peningkatan monitoring pasokan dan harga pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya TPID dan Satgas Pangan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi pangan.
