Tangguh Yudha
IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyusun regulasi baru dalam rangka memperkuat keamanan pangan sekaligus mendorong diversifikasi dari sumber daya lokal.
Regulasi ini mencakup pengaturan pangan (BTP) dan bahan penolong pada pangan segar, serta perluasan standar mutu pangan lokal yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas pangan nusantara.
Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egeyanti, menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
"Kami ingin memastikan pangan segar yang beredar aman, bermutu, transparan, dan mendukung diversifikasi berbasis sumber daya lokal," kata Yusra dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (28/9/2025).
"Prinsipnya, BTP dan bahan penolong hanya boleh digunakan bila memberi manfaat teknologi yang jelas, ditambahkan seminimal mungkin, tidak bisa digantikan teknologi lain, serta tidak boleh menyesatkan konsumen atau menyembunyikan kerusakan produk,” lanjutnya.
Yusra juga menyampaikan regulasi ini akan memperkuat sistem pengawasan pangan segar secara menyeluruh. Pengawasan mencakup aspek keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan.
Menurutnya, bahan penolong nantinya bakal diperbolehkan dengan syarat tidak meninggalkan residu berbahaya, sementara ketentuan pelabelan mewajibkan pencantuman BTP pada produk kemasan.
Selain itu, revisi standar mutu pangan lokal memperluas cakupan dari 6 menjadi 9 komoditas, dengan penambahan pisang, porang, dan sukun.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada beras sekaligus mendorong hilirisasi pangan lokal melalui produk olahan seperti tepung, pati, hingga beras analog.
“Dengan adanya standar mutu yang lebih luas, kita harapkan pangan lokal memiliki daya saing domestik serta dapat menjangkau kebutuhan pasar ekspor,” kata Yusra.
Lebih lanjut, Yusra menegaskan, keterlibatan publik menjadi kunci dalam penyempurnaan kebijakan. Semua pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, diundang untuk memberikan masukan tertulis paling lambat 10 Oktober 2025.
“Regulasi ini kami rancang untuk menjawab tantangan ketahanan pangan berkelanjutan. Dengan standar yang jelas, kita bisa menjaga kesehatan masyarakat, mendorong inovasi industri, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional,” tandasnya.
Sebagai bentuk transisi, pangan segar yang telah beredar di pasaran diberikan waktu 12 bulan untuk menyesuaikan dengan peraturan baru. Selanjutnya, penerapan regulasi akan menjadi acuan dalam proses perizinan berusaha sekaligus pengawasan di tingkat pusat maupun daerah.
(Febrina Ratna Iskana)
