Nia Deviyana
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus untuk mendorong ekonomi di kuartal I-2025.
Kebijakan yang disiapkan mencakup kenaikan UMP 2025, optimalisasi penyaluran bansos, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran.
"Kemudian paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan panen padi terealisasi secara optimal," kata Airlangga dalam acara The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).
Airlangga mengatakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 8 persen.
"Target ini sangat tinggi namun bukan sebuah kemustahilan. Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada 1995 melalui transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur)," kata dia.
Untuk mencapai target itu, pemerintah melanjutkan program hilirisasi sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk nikel menjadi contoh di mana pada 2023, ekspor produk hilirisasi nikel mencapai USD33,52 miliar, kemudian pada 2024 diperkirakan mencapai USD40 miliar, meningkat 800 persen dibandingkan 2017 yang hanya USD4 miliar.
"Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong," tutur Airlangga.
Upaya hilirisasi didorong melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang sekaligus akan mendorong perekonomian daerah. Salah satunya yakni KEK Gresik, di mana Indonesia pertama kali memproduksi emas di Gresik.
Peningkatan produksi emas di dalam negeri ini akan didukung dengan adanya peluncuran bank emas (bullion bank), yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga berfungsi sebagai bumper ekonomi dalam menghadapi fluktuasi pasar global.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan cadangan devisa (cadev) hasil ekspor, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan akan berlaku per 1 Maret 2025.
Dalam kebijakan ini Pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA Sistem Keuangan Indonesia (SKI) akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan. Pemerintah memperkirakan cadev Indonesia akan bertambah sekitar USD80-100 miliar.
"Dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden langkah-langkahnya sudah banyak. Tentu dampaknya tidak harian, tapi mid to long term, dan ekonomi Indonesia saat sekarang posisinya relatif kuat," kata Airlangga.
(NIA DEVIYANA)
