Untuk produk yang sekarang ini sudah direalisasikan sebesar Rp387,8 triliun atau 768 ribu paket. Sehingga, Sri Mulyani menilai masih cukup banyak pada sisa waktu enam bulan ini dalam menggunakan APBN dalam rangka penguatan perekonomian Indonesia.
"Dari sisi e-katalog, juga ditargetkan Rp500 triliun dan terutama untuk UMKM tadi diharapkan akan mampu memanfaatkan e-katalog dan mampu bersaing secara sehat," tambah Sri Mulyani.
Maka dari itu, untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belanja Produk Dalam Negeri (PDN) diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI dengan tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.
“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022," pungkasnya.
(YNA)