Anggie Ariesta
Lebih lanjut Bhima memberi dua opsi, yang pertama adalah penyertaan modal negara pada konsorsium atau opsi kedua yang sama saja ujungnya ada risiko komprehensi yang ditujukan ke negara juga BUMN.
"Contohnya BUMN diminta menerbitkan surat utang tapi dengan government back up atau government guarantee itu yang bisa dilakukan. Cuma kalau kita lihat ini kemudian menjadi soal laporan sama saja mau ada PMN dan pemerintah berutang secara langsung sama saja utang negara," katanya.
Untuk 2022 saja, kata Bhima, ruang fiskalnya semakin sempit, bunga utang sudah Rp400 triliun lebih dan kewajiban bunga utang di 2022.
"Ini belum tambahan opsi dari proyek Jakarta-Bandung, jadi bebannya bisa lebih besar di APBN," ujar dia.
Menurut Bhima pemerintah dari awal tidak konsisten untuk pemakaian modal. Jika awalnya menggunakan APBN protesnya lebih banyak, karena proyek kereta cepat menyasar masyarakat menengah atas.
