Atikah Umiyani/MPI
Senada dengan Tiko, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi perlu diatur serta diawasi dalam rangka menjamin subsidi tepat sasaran.
"Karena hanya konsumen tertentu yang dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut," ujar Eman.
Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, sambung Eman, tidak hanya dilakukan BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum saja, namun membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
"Tidak bisa [BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum] melakukan sendiri, maka membutuhkan dukungan dari masyarakat,” tegas Eman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Eddy Soeparno menjelaskan bahwa saat ini sekitar 80% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.
