"Tugas BPH Migas untuk BBM lebih untuk yang moveble, karena itu sinergi dengan Hipmi harus matching antara suplai dan demand yang tidak bersamaan tempatnya. Kami akan lakukan MoU untuk bantu menjembatani dan membuat sinergitas lebih baik," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira mengatakan, keberadaan Hipmi tidak hanya sampai provinsi, namun sampai dengan kabupaten/kota sehingga memungkinkan untuk membantu atau bekerjasama dengan BPH Migas sampai dengan tingkat daerah.
"Jumlah vendor di industri hilir migas belum cukup memadai hanya terdapat 8.000 dari ratusan ribu kebutuhan/opportunity yang tersedia, sedangkan untuk vendor yang bermain di infrastruktur hulu sangat banyak," ujarnya.
Secara prinsip, Hipmi dan BPH Migas siap tindak lanjut dengan MoU, sekaligus nanti mendetailkan sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan.
"Potensi bisnis sekaligus kontribusi swasta terhadap distribusi migas melalui pipa masih perlu didukung oleh BPH Migas, mengingat sering kali terjadi hambatan berkaitan dengan hak guna lahan antara pemilik properti dengan vendor gas, juga berkaitan dengan andil pertamina dalam bisnis tabung gas, perlu ditilik lebih komprehensif untuk hal ini," ungkapnya.