Masirom
IDXChannel — Delegasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, hadir dan berpartisipasi aktif dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom). Sidang berlangsung pada 29–30 September 2026 di Jeddah, Arab Saudi.
Pada forum yang dihadiri pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut, Sonny memaparkan pandangan dan masukan BPS dalam pengembangan statistik ke depan, sekaligus berbagi pengalaman transformasi statistik nasional.
Pertemuan ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik antar-NSO negara anggota OKI dalam mendukung pengembangan statistik resmi negara dan ekosistem data nasional maupun internasional secara efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Sonny didampingi pihak Konsulat Jenderal RI di Jeddah juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan menyepakati kerja sama pengembangan statistik di antaranya dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), Presiden General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Kepala Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, dan pimpinan Islamic Development Bank (IsDB).
Beberapa kesepakatan kerja sama meliputi pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk perbaikan statistik perdagangan, inisiasi statistik haji dan umrah, serta penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.
Dalam pertemuan OKI, Sonny menyampaikan presentasi di tiga sesi sidang dengan tema pembahasan modernisasi sensus penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait statistik air bersih dan sanitasi.
Berbagi Pengalaman Transformasi Statistik Nasional
Pada pembahasan statistik penduduk dan perumahan, Sonny menyampaikan, sistem statistik Indonesia terus bertransformasi menuju pemanfaatan data yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting dari proses tersebut, dengan tetap memperkuat survei dan verifikasi lapangan guna menjaga akurasi serta kualitas statistik yang dihasilkan.
Transformasi statistik penduduk dan perumahan juga menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2030. BPS memaparkan rencana pemanfaatan registrasi penduduk dan data administrasi untuk menghasilkan sistem statistik kependudukan yang lebih terintegrasi dan memungkinkan pembaruan data secara cepat dan berkelanjutan.
Pada agenda berikutnya, BPS menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia dalam mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) 2025. Pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi mampu merekam perkembangan struktur produksi, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif, termasuk pada aktivitas ekonomi informal.
Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar. Diperkirakan angkanya setara dengan sekitar 13,63 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2023.
Sementara itu, pada pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi. Data Susenas menjadi salah satu sumber penting dalam memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Memperluas Kerja Sama Bilateral
Selain berbagi pengalaman dan menyampaikan masukan, BPS memanfaatkan forum OIC-StatCom untuk memperluas kerja sama bilateral dan multilateral. Di sela-sela persidangan, BPS melakukan pertemuan dengan sejumlah kantor statistik negara anggota dan lembaga internasional, termasuk GASTAT Arab Saudi, TURKSTAT Turki, CAPMAS Mesir, Islamic Development Bank, dan Statistical, Economic, Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).
Dengan GASTAT, pembahasan kerja sama diarahkan pada bidang yang memiliki keterkaitan erat antara Indonesia dan Arab Saudi. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan statistik haji dan umrah, statistic halal, PDB syariah, dan statistic ekspor-impor.
Pihak Arab Saudi juga menawarkan percepatan transfer pengetahuan untuk digitalisasi dan transformasi statistic bagi Indonesia.
Sedangkan pertemuan BPS dan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan penguatan kerja sama statistik antara Indonesia dan Turki. Nota kesepahaman ini mencakup pertukaran pengalaman mengenai metodologi pelaksanaan sensus modern, pemanfaatan dan integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.
Sementara itu, pertemuan bilateral BPS dengan CAPMAS Mesir menghasilkan kesepakatan terkait rencana penandatangan MoU Indonesia-Mesir yang direncanakan masuk pada agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat. Kerjasama BPS-CAPMAS akan berfokus pada modernisasi statistik kedua negara, selain penerapan standar statistic internasional yang baru.
Pertemuan BPS dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) membahas pengembangan statistik kemiskinan multidimensi, dimana Indonesia akan menjadi percontohan bagi negara-negara Islam lainnya. Kerjasama ini rencananya akan melibatkan beberapa negara diantaranya Yordania dan Malaysia.
Pada pertemuan khusus dengan SESRIC, Sonny mengajukan kesediaan BPS untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan konferensi ke-16 OIC-STATCOM pada tahun 2027. Pernyataan kesiapan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh delegasi yang hadir, menunjukkan posisi strategis BPS dalam pengembangan statistik internasional.
Partisipasi Indonesia dalam OIC-StatCom menegaskan komitmen BPS untuk terus memperkuat peran dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik di antara negara-negara anggota OKI. Di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap data yang cepat, akurat, dan terstandar secara internasional, penguatan kerja sama statistik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem data nasional dan internasional yang mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara efektif.
(Dhera Arizona)
