Atikah Umiyani
IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pembatalan kebijakan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Airlangga mengatakan bukan hanya Indonesia yang keberatan dengan kebijakan tersebut.
"Nah tentunya itu atas desakan selain Indonesia, juga Bipartisan dari Amerika, di Kongres maupun Senat, kemudian juga dari Kanselir Jerman, dan yang terakhir dari Sekretaris Jenderal Organisasi Perdagangan Indonesia (WTO)," kta Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kamis (3/10/2024).
Meski Komisi Eropa telah mengusulkan untuk menunda kebijakan ini selama satu tahun, Airlangga menekankan bahwa Indonesia mengharapkan kebijakan tersebut dibatalkan.
Airlangga pun menuturkan beberapa kekhawatiran terkait regulasi itu. Salah satunya keinginan Uni Eropa yang meminta Indonesia untuk memberikan geo-location secara rinci. Padahal, menurut Airlangga, Indonesia memiliki dashboard nasional untuk mengecek komoditas yang juga bisa diakses oleh Uni Eropa.
"Kalau negara kita diakses sama orang Eropa by koordinat, ini kan masalah security. Itu yang kita berkeberatan, kita sudah punya pola, mereka juga masih keberatan dengan pola yang kita buat," kata dia.
Masalah lainnya yaitu Airlangga menilai Uni Eropa bukan bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Sebab peran itu telah dijalankan oleh lembaga-lembaga lain yang memang telah bergerak di bidang pemeringkatan.
"Dan saya selalu mengatakan bahwa EU itu bukan rating agency. Dari segi ekonomi rating agency pun ada lembaga-lembaga yang jelas. Nah itu dua hal pokok yang kita dorong," ujarnya.
