Armydian Kurniawan/MPI
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk satgas khusus untuk mengembalikan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp108 triliun kembali ke negara. Salah satunya dengan menggunakan gugatan hukum perdata dengan dasar Undang-Undang Perampasan Aset.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, hingga kini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal, UU ini merupakan perintah dari Konvensi Antikorupsi PBB 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No 7/2006.
Selain membasmi korupsi secara efektif dan efisien serta kerja sama internasional (antarnegara), pengembalian aset juga menjadi tujuan Konvensi PBB. Pengembalian aset terdiri atas tindakan melacak, menyita, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada pemilik yang sah.
“Adanya UU Perampasan Aset akan sangat menolong. Tanpa UU ini, upaya yang dilakukan bukan hal mudah. Perjalanannya akan panjang. Seperti dari Kaliurang (DIY) ke California (AS),” seloroh Edward dalam temu media di Jakarta, Jumat (9/4).
Sekadar diketahui, draf RUU Perampasan Aset sudah ada sejak 2011-2012 sebagai RUU inisiatif pemerintah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan RUU ini tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah ditetapkan DPR.
