Raka Dwi Novianto
Sedangkan pada sektor keuangan negara juga beberapa Provinsi telah memiliki katalog elektronik atau e-katalog lokal. Misalnya pada NTB, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Gorontalo, dan Aceh.
"Dan juga ada e-katalog di empat kementerian, kementerian PUPR, Kementan, dan Kemendikbud, dan Kemenhub ini juga bisa memberikan sebuah solusi yang sangat baik, Di sektor-sektor tingkat kebocoran
Untuk itu nanti akan dikembangkan terus-menerus dari waktu ke waktu," jelasnya.
Dan pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Pemerintah menerapkan digitalisasi untuk meredam aksi penyimpangan oleh oknum-oknum.
"Terhadap oknum-oknum yang masih ada penyimpangan ini akan menjadi atensi yang serius, dan berikutnya reformasi birokrasi seperti apa yang diinginkan Bapak Presiden ya bagaimana kita membangun digitalisasi," tegasnya. (TIA)
