Faktor utama yang mengubah arah perekonomian nasional adalah perang di Iran dan Selat Hormuz yang meletus sejak 28 Februari 2026. Dinamika konflik tersebut sempat melambungkan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US118 per barel pada akhir April 2026.
Meskipun sempat mereda hingga US70 per barel pada awal Juli, harga minyak kembali melonjak ke level US91 per barel di akhir Juli sebelum bergerak melandai di bawah US90 per barel.
"Perang di Iran yang sempat mengerek harga minyak ke level US118 per barel membuat beban subsidi energi dan biaya produksi industri manufaktur dalam negeri meningkat signifikan. Apalagi rata-rata harga minyak mentah sejak awal tahun masih berada di kisaran US85 per barel, terpaut US15 dari asumsi APBN 2026 yang sebesar US70 per barel, sehingga tekanan fiskal belum akan mereda," kata Faisal.
Tekanan perekonomian diperparah oleh dinamika internal sepanjang semester I 2026. Pemerintah pusat melakukan serangkaian perubahan kebijakan mendadak, mulai dari tata kelola komoditas strategis ekspor, pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga kendala implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KDMP).
Selain itu, gaya komunikasi dan arah kebijakan pemerintah yang berubah cepat turut menjadi perhatian serius tiga lembaga pemeringkat dunia, yaitu S&P Global, Fitch Ratings, dan Moody’s. Ketiganya kompak memberikan catatan khusus terkait isu transparansi tata kelola makroekonomi Indonesia, yang selaras dengan pandangan lembaga multinasional seperti IMF, World Bank, dan OECD yang memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 berada di rentang terbatas 4,7–5,0 persen.