Suparjo Ramalan
IDXChannel - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menceritakan sejumlah permintaan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal itu disampaikan Nicke kepada Komisi VII DPR RI.
Nicke mengatakan banyak tugas yang diberikan Kementerian BUMN selaku pemegang saham perusahaan. Bahkan, amanah tersebut harus direalisasikan sesuai target.
Tugas yang dimaksud adalah meningkatkan kapasitas produksi di hulu dan hilir hingga menambah keuntungan (profit) perusahaan. Secara paralel, Pertamina juga diminta meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan kerja di setiap lini bisnisnya.
Dari berbagai tugas yang diterima, lanjut Nicke, perlunya keselarasan, mana program yang menjadi prioritas Pertamina dan pemegang saham. Perseroan dan pemerintah pun akan segera membahas hal tersebut.
"Kami di sini juga memahami bahwa prioritas ini banyak sekali, jadi tentu kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh pimpinan dengan pemegang saham, pemerintah, bahwa ada target-target (tugas) yang perlu di balance (seimbang)," ungkapnya, Kamis (16/3/2023).
"Kita dituntut untuk meningkatkan baik itu hulu maupun di hilir, profit juga ada, target ini, artinya ayo kita ambil keseimbangan dari itu semua, kami siap melakukan hal tersebut," lanjut dia.
Terbaru, tugas yang tengah dikerjakan Pertamina adalah membentuk direktorat baru. Posisi tersebut untuk mendukung sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).
Nicke mengatakan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM meminta agar Pertamina segera membentuk Direktorat HSSE yang ditugaskan mendukung sistem keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh lini bisnis Pertamina Group.
Termasuk, meningkatkan dan menjaga buffer zone atau zona penyangga dalam objek vital nasional. Seperti Kilang dan TBBM milik Pertamina.
Instruksi pemegang saham itu menyusul adanya insiden kebakar Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Plumpang, Jakarta Utara.
"Dari kejadian ini (kebakaran) dari pemegang saham dan juga Kementerian teknis yaitu Menteri BUMN dan Menteri ESDM memiliki rencana dan meminta kami untuk membentuk Direktorat (Direksi) khusus, satu tambahan Direktorat, di mana disitu adalah mengcover HSSE, risk manajemen," tuturnya. (NIA)
