AALI
8300
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
840
ACES
1370
ACST
240
ACST-R
0
ADES
1970
ADHI
970
ADMF
8175
ADMG
166
ADRO
1310
AGAR
380
AGII
1095
AGRO
1095
AGRO-R
0
AGRS
426
AHAP
66
AIMS
352
AIMS-W
0
AISA
228
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3230
AKSI
480
ALDO
925
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
380
Market Watch
Last updated : 2021/06/15 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
478.24
-0.14%
-0.66
IHSG
6089.04
0.14%
+8.65
LQ45
895.20
-0.08%
-0.70
HSI
28638.53
-0.71%
-203.60
N225
29441.30
0.96%
+279.50
NYSE
16662.42
-0.2%
-32.51
Kurs
HKD/IDR 1,830
USD/IDR 14,220
Emas
853,049 / gram

Dana Alokasi Khusus 2022 Fokus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Rabu, 12 Mei 2021 19:44 WIB
Dana Alokasi Khusus 2022 fokus untuk pemulihan ekonomi nasional.
Dana Alokasi Khusus 2022 fokus untuk pemulihan ekonomi nasional. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mulai menyusun dan merancan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 2022. Adalun DPOD sendiri diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, DAK Tahun 2022 akan fokus pada dukungan untuk memulihkan perekonomian nasional. Di mana perekonomian mengalami tekanan akibat pandemi covid-19. 

“Khusus isu-isu DAK Tahun 2022, ini disarankan untuk pada hal-hal yang mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keteranganya, Rabu (12/5/2021).

Nantinya, ada beberapa pendekatan dalam penyaluran DAK yang akan dilakukan untuk memastikan ekonomk bergerak. Misalnya adalah dengan menggunakan kegiatan-kegiatan padat karya.

“Dengan pendekatan terutama kegiatan-kegiatan padat karya. Kemudian mendorong penciptaan iklim positif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan penanaman modal di daerah. Ini iklim investasi yang lebih sehat,” jelas Tito.

Tito pun menyampaikan beberapa rekomendasi untuk DAK Tahun 2022. Seperti misalnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mengusulkan daerah mana yang berhak menerima DAK. 

Kemudian proses penyusunan yang disarankan mengikuti tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar tidak mengganggu proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan terakhir pemantapan koordinasi ketiga kementerian dan lembaga pembina agar target-target yang ingin dicapai melalui DAK dapat tercapai.

“Output dan outcome dari DAK fisik dan DAK non fisik agar tidak habis hilang begitu saja, tapi betul-betul ada target yang ditentukan dan mencapai target output tersebut dan pemantapan koordinasi ini juga sebaiknya juga melibatkan tiga asosiasi provinsi sehingga ada komunikasi dan tidak ada miskomunikasi,” jelas Tito.

Tito menambahkan, pentingnya akurasi dan manajemen data kondisi layanan di daerah untuk memastikan penyaluran DAK yang tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

“Jadi masalah akurasi dan manajemen data yang perlu diperkuat. DAK kita harapkan betul-betul tepat sasaran, betul-betuk dapat efektif dan efisien sehingga perlu adanya penguatan monitoring dan evaluasi,” jelasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD