Karena menurut Bhima kalau untuk menggunakan dana APBN sudah tidak ada tempat, mengingat kebutuhan anggaran untuk program lain yang belum selesai juga masih banyak, terlebih ada kebutuhan anggaran untuk hajatan politik.
"Kalau hanya membebankan kepada ABPN, sekarang APBN Rp520 triliun untuk dana Subsidi energi, tahun depan ada Rp110 triliun untuk biaya pemilu, kemudian ada belanja pegawai, atau belanja barang yang sifatnya rutin, ada proyek infrastruktur selain kereta cepat Jakarta Bandung," sambung Bhima.
"Kalau pakai APBN sudah tidak ada tempat, apa mau belanja pegawai dikurangi," pungkasnya.
(SAN)