Rohman Wibowo
IDXChannel - Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) merancang skema pembiayaan guna menyokong proses restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).
Skema tersebut diperlukan untuk mengokohkan struktur finansial kedua BUMN Karya itu, sekaligus menjamin proses transformasi korporasi melalui merger dapat berlangsung.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa langkah restrukturisasi ini wajib dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk mendirikan BUMN Karya dengan fundamental yang lebih kokoh.
"Kita belajar dari pengalaman. Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat, dan memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional," ujar Dony dalam keterangan tertulis, yang dikutip Jumat (3/7/2026).
Dalam forum pertemuan yang melibatkan Himbara baru-baru ini, dibahas mengenai laporan perkembangan pemulihan finansial PT PP dan Adhi Karya, termasuk pematangan rencana skema sokongan pendanaan dari jaringan Himbara.
Formulasi pembiayaan yang tengah dipersiapkan ini secara khusus difokuskan untuk menyokong proyek-proyek yang bersifat produktif, memenuhi kelayakan bisnis, serta memiliki proyeksi arus kas yang terukur. Melalui pendekatan tersebut, kucuran dana diharapkan dapat mendongkrak performa operasional korporasi sekaligus menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang.
Di luar pilar pendanaan, agenda penyehatan ini turut menitikberatkan pada penguatan tata kelola korporasi (good corporate governance), penguatan disiplin manajemen risiko, serta perancangan model bisnis yang lebih sehat. Dony menggarisbawahi bahwa setiap bentuk kucuran pembiayaan wajib dialokasikan secara presisi dan terukur pada proyek-proyek yang terbukti memiliki kelayakan komersial.
Melalui skema ini, pemerintah berharap proses restrukturisasi BUMN Karya tidak sekadar memulihkan neraca keuangan perusahaan, melainkan juga menumbuhkan kedisiplinan bisnis sekaligus mempertebal fundamental usaha.
Pemerintah menargetkan implementasi kebijakan ini mampu membuat PT PP dan Adhi Karya semakin kompeten dalam menuntaskan proyek-proyek strategis nasional. Di samping itu, program penyehatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi negara serta menyokong akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
(Febrina Ratna Iskana)
