Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Tatanan global saat ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi negara-negara berkembang. Akibatnya, mereka kesulitan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SDG di Markas Besar PBB, New York, Senin (18/9/2023).
“Tidak ada pilihan lain, dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan," ujar Retno, dikutip dari keterangan pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI.
“Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri,” tegasnya.
Dalam kaitan ini, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia mendorong agar ASEAN dapat menjadi hub kawasan untuk Electric Vehicles, berperan besar dalam rantai pasok global, mendorong pembangunan hijau, dan menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan (Epicentrum of Growth).
Terkait pencapaian SDGs Indonesia, berdasarkan data BAPPENAS, 63% dari total 216 indikator rencana aksi program SDGs periode 2021-2024 telah tercapai. Namun demikian, angka tersebut masih belum mendorong kemajuan pencapaian SDG di tingkat regional mengingat development gap yang masih cukup tinggi.
“Situasi global saat ini, khususnya dengan adanya pandemi dan perang di Ukraina mempersulit upaya pencapaian SDG”, ujar Menlu.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa capaian SDG global baru 15%. Karena itu, diperlukan global rescue termasuk melalui stimulus USD500 miliar per tahun. Ia menekankan bahwa sekarang adalah saatnya untuk ambil tindakan jika ingin tetap mencapai SDG pada 2030.
Secara khusus, Guterres menyoroti 6 area yang perlu diberi perhatian khusus, yaitu: kelaparan, transisi energi, digitalisasi, pendidikan, pekerjaan layak dan pelindungan sosial serta penghentian perang.
Di Kawasan Asia Pasifik sendiri, pencapaian SDG baru mencapai 14,4% dari yang seharusnya 50%.
SDG Summit merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan untuk meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Pertemuan juga dilakukan untuk menggalang komitmen dan aksi global dalam mempercepat pencapaian SDG. SDG Summit 2023 telah menghasilkan dokumen berupa Political Declaration yang berisikan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mengakselerasi pencapaian SDG. (WHY)
