Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira mengusulkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu dilanjutkan hingga Maret 2026. Menurutnya, daya beli masyarakat masih lemah.
Bima melihat salah satu indikatornya adalah data PBI BPJS Kesehatan, dan data penerima subsidi. Tercatat, ada 96 juta penerima PBI BPJS Kesehatan, yang artinya statusnya masih orang tidak mampu sehingga iuran BPJS dibantu pemerintah.
"Tenggat waktu hanya sampai Desember, terlalu pendek karena BLT melihat situasi ekonomi saat ini yang penuh tekanan perlu diperpanjang sampai Maret 2026 ke depan," ujarnya saat dihubungi IDX Channel, Sabtu (18/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga hingga kuartal II-2025 hanya mengalami pertumbuhan tipis 0,2 persen. Pada kuartal I-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen, sementara pada kuartal II-2025 tumbuh 4,97 persen.
"BLT ini artinya pemerintah menyadari bahwa daya beli sedang turun. Tapi jangan sampai jadi politisasi. Artinya, diperlukan sinkronisasi data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya dengan data PBI BPJS Kesehatan, dan data penerima subsidi," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tambahan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) senilai Rp30 triliun yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan injeksi anggaran tambahan tersebut akan langsung mengalir ke masyarakat sehingga diharapkan berdampak positif terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau Rp30 triliun aja bisa langsung ke masyarakat, jadi akan membuat yang penting. Kalau dengan seperti itu, saya bukan 5,5 (persen) lagi pertumbuhan ekonomi, hitungan kita 5,67, hampir 5,7 persen," ujarnya di Kementerian PU, Jumat (17/10/2025).
(NIA DEVIYANA)
