Rizky Fauzan
IDXChannel - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menghasilkan dokumen Deklarasi Bali yang disepakati seluruh pimpinan negara yang hadir.
Deklarasi Bali mencatatkan 52 poin kesepakatan guna mendorong pencapaian tujuan masyarakat dunia melalui peningkatan upaya dan komitmen di berbagai sektor. Dari 52 poin tersebut, ada 2 poin khusus terkait sektor energi.
Pertama, para Pemimpin G20 menyepakati untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif. Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali juga disepakati menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan. Berikut isi deklarasi terkait sektor energi:
Dalam konferensi pers yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (16/11/2022), disampaikan beberapa komitmen pendanaan untuk pengembangan transisi energi di Indonesia disepakati dalam forum G20 ini.
"Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transistion Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar," ungkap Presiden melalui siaran pers yang diterima, Jumat (18/11/2022).
Presiden menyadari KTT G20 berlangsung pada saat krisis iklim dan energi, di tengah tantangan geopolitik. Dunia juga sedang mengalami volatilitas harga dan pasar energi serta gangguan dalam pasokan energi.
"Kami menggarisbawahi urgensi untuk mengubah dan mendiversifikasi sistem energi dengan cepat, ketangguhan dan keamanan energi serta stabilitas pasar, dengan mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi inklusif. Kami menekankan pentingnya memastikan bahwa permintaan energi global diimbangi oleh pasokan energi yang terjangkau," demikian paragraph yang mengawali poin ke 11 dokumen Deklarasi Bali.
G20 menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai Net Zero Emission gas rumah kaca/netralitas karbon pada sekitar pertengahan abad, sambil mempertimbangkan perkembangan ilmiah terbaru dan keadaan nasional yang berbeda.
"Kami meminta dukungan berkelanjutan untuk negara-negara berkembang, terutama di negara-negara yang paling rentan, terutama dalam menyediakan akses ke kapasitas energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, teknologi terbaru yang terjangkau dalam domain publik, kerja sama teknologi saling menguntungkan, dan pembiayaan aksi mitigasi di sektor energi," lanjut poin yang sama.
