Rizky Fauzan
IDXChannel - PT Pertamina (Persero) berencana melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi, salah satunya menggunakan aplikasi MyPertamina. Hingga 12 Oktober 2022 sudah tercatat sebanyak 2,8 juta lebih kendaraan yang terdaftar di sistem MyPertamina.
"Sampai dengan hari kemarin (Rabu) yang sudah mendaftar ini (MyPertamina) sekitar 2,8 juta, angka ini hanya 8,8%," kata VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Zibali Hisbul Masih dalam diskusi bertema “Pengaturan BBM Subsidi untuk Keadilan Masyarakat, Sudah Tepatkah?', di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Zibali membeberkan, hingga saat ini pendaftar di MyPertamina terus bertambah, tetapi tetapi masih banyak yang belum diterima. Salah satu faktornya yaitu tidak terbacanya foto STNK atau KTP pendaftar di MyPertamina. Kemudian antara foto kendaraan dan no polisi tidak tidak sesuai.
"Dari yang mendaftar, 65% diterima, artinya mendapatkan QR code, sementara ada juga yang belum diterima," beber dia.
Soal kabar menurunnya kualitas BBM terutama jenis Pertalite, Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke kilang Pertamina yang memproduksi satu-satunya jenis BBM bersubsidi.
"Kita sudah mengecek ke Pertamina, hasilnya kualitas di kilang dan kualitas produk yang dijual di Indonesia tetap sama," ujar Saleh.
Hasil pengecekan BPH Migas, kata dia, sesuai dengan klarifikasi yang telah disampaikan Pertamina sebelumnya bahwa kualitas Pertalite tak pernah berubah. "Sudah diklarifikasi oleh Pertamina sebenarnya dan sudah clear, bahwa kualitas Pertalite yang dijual setahun lalu, 6 bulan lalu, hari ini itu sama," kata Saleh.
Saleh menuturkan, tidak mungkin Pertamina mengeluarkan produk yang tidak sesuai ketentuan. "Produk BBM sudah diatur oleh Keputusan Dirjen Migas tentang Standar Kualitas Jenis-jenis BBM yang boleh beredar di Indonesia," ucapnya.
Apabila ada yang menyebutkan bahwa BBM Pertalite lebih boros, hal itu hanya karena sugesti kenaikan harga yang kini berlaku Rp 10.000 per liter. "Kalau kemarin kita ngisi 100.000 dapatnya lebih banyak, tetapi ketika harganya jadi Rp 10.000 dapatnya lebih kecil, ya mungkin itu karena perbedaan harga itu, dan kalau cepat habis itu standar pengujiannya bagaimana," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan persoalan BBM subsidi selalu menjadi permasalahan karena kebijakan mensubsidi produk dinilai kurang tepat. Selalu ada protes setiap kali ada kenaikan BBM subsidi.
"Demo masyarakat soal kenaikan BBM tentu kita menghargai dan menghormati sebagai hak masyarakat yang dilindungi institusi. Namun jika kita mau bijak (bukan berarti saya membela) seharusnya demo juga pada yang tidak berhak mengkonsumsi BBM subsidi," katanya dalam forum yang sama.
Pada kesempatan tersebut Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 terkait penyediaan, pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"Agar kita bisa mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subdidi, sebab selama ini mereka tidak mengetahui ada tidaknya larangan atau aturan untuk menghentikan mereka, sehingga bagi mereka (yang tidak berhak) tidak lagi mengkonsumsi BBM subsidi," pungkasnya. (RRD)
