Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Rencana pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap perusahaan sawit pada Juni 2022 mendatang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Hal itu lantaran bila benar-benar dijalankan secara tepat dan transparan, proses audit tersebut diyakini bakal efektif untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran.
Salah satu dukungan datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, yang menyebut bahwa dengan proses audit yang fair dan bebas kepentingan, bahkan memungkinkan untuk menekan Harga Eceran Tertinggi (HET) di bawah ketentuan pemerintah saat ini.
"Bahkan jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut, ujar Amin, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Amin, audit yang paling mendesak dilakukan saat ini adalah dengan menjadikan sisi konsumsi sebagai patokan. Artinya, pemerintah perlu menetapkan patokan harga jual produk akhir berikut jumlah pasokan yang dibutuhkan di pasar.
Misalnya saja patokan HET saat ini di level Rp14 ribu per liter dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
"Dari sana bisa dicari lebih dalam, berapa biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar untuk produksi setiap satu liter minyak goreng," tutur Amin.
Sedangakn audit kedua yang tak kalah penting, menurut Amin, adalah audit data pasokan dan distribusi CPO serta minyak goreng. Selama ini masyarakat tidak yakin apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) sebesar 20 persen CPO untuk kebutuhan dalam negeri.
"Dengan audit yang transparan, bebas kepentingan dan bertanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan bisa terjawab dengan sendirinya," ungkap Amin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tengah bersiap melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia.
Langkah tersebut diambil Luhut usai ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk ikut turun tangan mengurai permasalahan minyak goreng di pasar domestik yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. (TSA)
