AALI
9650
ABBA
226
ABDA
0
ABMM
2370
ACES
790
ACST
168
ACST-R
0
ADES
7275
ADHI
820
ADMF
8075
ADMG
176
ADRO
2950
AGAR
324
AGII
2090
AGRO
725
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1055
AKSI
294
ALDO
835
ALKA
298
ALMI
292
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.61
-0.34%
-1.85
IHSG
6996.46
-0.28%
-19.60
LQ45
1007.64
-0.31%
-3.10
HSI
22418.97
0.85%
+189.45
N225
27049.47
0.66%
+178.20
NYSE
0.00
-100%
-14811.55
Kurs
HKD/IDR 1,888
USD/IDR 14,835
Emas
871,303 / gram

Luhut Bakal Audit Perusahaan Sawit, Berikut Respon Serikat Petani

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 27 Mei 2022 12:20 WIB
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan sejumlah catatan mengenai rencana Menko Marves audit perusahaan sawit.
Luhut Bakal Audit Perusahaan Sawit, Berikut Respon Serikat Petani (Dok.MNC)
Luhut Bakal Audit Perusahaan Sawit, Berikut Respon Serikat Petani (Dok.MNC)

IDXChannel - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan sejumlah catatan mengenai rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan audit seluruh perusahaan di industri perkebunan kelapa sawit. 

Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan, langkah audit yang akan dilakukan Menko Marves seharusnya tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tetapi mencakup semua permasalah laten yang ada di lapangan saat ini.

"Pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit di tanah air tidak berhenti pada persoalan legalitas seperti perizinan, HGU dan plasma. Industri sawit nasional juga menjadi perhatian dunia internasional terutama menyangkut keberlanjutan terutama pada aspek lingkungan yang menyangkut masalah deforestasi dan kebakaran lahan dan hutan," ungkap Darto kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (27/5/2022).

Dia menyampaikan, pembenahan sistem perkebunan kelapa sawit harus datang dari komitmen pemerintah sendiri terutama dalam hal penyusunan kebijakan dan aturan yang diikuti langkah audit dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha di sektor industri sawit. 

“Misalnya soal data perkebunan sawit rakyat masih memiliki masalah, data yang di keluarkan oleh kementerian Pertanian pada tahun 2019 luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektar ada 6,7 juta hektar, dan tahun 2022 ini dari Lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 juta hektar," bebernya. 

"Artinya ini kan masih banyak yang memiliki lahan diatas 25 hektar kemudian mengatasnamakan sebagai petani sawit, ini tentunya butuh evaluasi juga agar pemilik lahan diatas 25 hektar wajib IUP dan memiliki HGU," sambung Darto. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD