Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Pengusiran yang dilakukan anggota Komisi VII DPR terhadap direktur utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim, masih menuai polemik. Terbaru, eks Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengusulkan pertemuan antara DPR dan BUMN dihentikan.
Menurut Fahri, rapat DPR dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memiliki dasar hukum. Tak hanya itu, dia juga menilai pertemuan tersebut lebih banyak mudharat atau dampak negatif.
"Karena itu sebaiknya dihentikan, cukup Kementerian BUMN yang rapat dengan DPR RI sebagai kuasa pemegang saham. Selain itu, terlalu banyak efek buruknya bagi DPR RI, dan terlebih lagi bagi BUMN," kata Fahri Hamzah dikutip Rabu (16/2/2022).
Fahri yang juga Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini berpandangan, BUMN seharusnya didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas.
Bahkan, rapat pemegang saham dan pengawasan pun cukup dihadiri komisaris dan para direksi saja, dan mereka pun tidak perlu datang ke DPR RI. Sebab, posisi tersebut adalah jabatan bisnis dan tidak terkait dengan politik.
