Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian BUMN mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) tentang BUMN segera disahkan oleh lembaga legislatif atau DPR RI. Hal ini menyusul adanya ketidaksinkronan nilai dividen perseroan yang ditetapkan pemerintah.
Menteri BUMN Erick Thohir mencatat perbedaan angka dividen yang diberikan pemerintah terjadi lantaran pengesahannya dilakukan oleh masing-masing menteri terkait.
"Untuk RUU BUMN sendiri, saya menjadi catatan, kalau misalnya tadi ada keberatan dan kementerian lain atau komisi lain mengenai dividen, PMN, kan bisa saja bahwa dividen PMN disepakati dua Menteri. Tidak masing-masing mengambil keputusan sendiri, tadi ditanyakan Pak Doni, kok angkanya beda-beda, ya karena masing masing ngetok sendiri," ungkap Erick dikutip Minggu (11/9/2022).
Penetapan dividen BUMN, lanjut Erick, seyogyanya dilakukan seperti pemerintah memberikan penugasan kepada perseroan. Dalam proses pemberian penugasan, ada tiga kementerian yang menetapkan.
