Yulistyo Pratomo
Kedua, keselarasan antara predikat jabar sebagai provinsi informatif dengan seluruh Badan publik yang ada di Jawa Barat, dan yang ketiga, untuk efektifitas APBD dan pertanggungjawaban ke publik, OPD dan Badan Publik yang menerima hibah atau Bantuan, predikat badan publik hasil Monitoring & evaluasi Komisi Informasi Jabar akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi OPD, penyertaan modal bagi BUMD dan besaran hibah atau bantuan keuangan bagi badan publik lainnya.
"Untuk itu saya meminta agar seluruh badan publik yang ada di Jawa Barat dapat compatible dengan predikat jabar sebagai provinsi informatif di tingkat nasional," pungkas Emil sapaan gubernur Jabar tersebut.
Selanjutnya, Ketua Komisi I DPRD Jabar menyambut baik kinerja KI Jabar yang selama ini mendorong dan mengadvokasi terhadap badan publik di jabar agar lebih terbuka. Dia mengharapkan agar keterbukaan tersebut harus jadi budaya dan dewan akan senantiasa mendukung langkah-langkah KI Jabar dalam kinerjanya.
Sementara Ketua Tim Penilai Independen Monev KI Jabar 2021, Dedy Djamaluddin Malik, juga mengapresiasi respons peserta Monev tahun ini yang jumlahnya semakin banyak. Apresiasi diberikan kepada partai politik yang jumlahnya jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya.
Tidak hanya itu, KI juga melibatkan tim independent untuk menunjukkan Monev yang dilakukan KI dilakukan secara transparan, obyektif dan akuntabel. (TYO)
