Michelle Natalia
"Itu diketok tahun 2019 sebelum COVID-19. Tapi 2020 dihantam pandemi, langsung keluar Perppu yang mengebiri kekuasaan DPR. Dengan alasan darurat, seluruh proses APBN diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan dengan leluasa Presiden mengambil keputusan membuat utang Rp1.530 triliun," ungkap Didik.
Dia menyebut bahwa angka ini sama dengan 300 anggaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada waktu selesai, dan tidak ada yang membicarakan itu. Didik menilai bahwa sampai sekarang hingga kiamat pun, Indonesia akan melakukan pengambilan utang di atas Rp1.000 triliun, bahkan bisa mencapai Rp2.000 triliun.
"Yang selalu menjadi pembelaan adalah rasio terhadap PDB. Kita melihat bagaimana perilaku birokrasi ugal-ugalan, politik juga ugal-ugalan. Jepang karena bunganya hanya 0,2%, membayar obligasi ke yang pegang surat utang juga hanya 0,2%, kalau punya utang Rp7.000 triliun ya bayarnya hanya sekitar Rp14 triliun saja," sambung Didik.
Dibandingkan dengan Indonesia yang bunganya 6,5% dengan situasi utang sekarang sebesar Rp7.000-8.000 triliun, maka pembayaran obligasinya bisa mencapai Rp450 triliun tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan utang terus menggunung.
"80% dari politik itu ekonomi. Di APBN, 100% ekonomi anggaran adalah politik. Sekarang turunan dari kekuasaan yang otoriter, sehingga tidak ada check and balance, itu tercermin di APBN atau anggaran," pungkas Didik.
