Maulina Ulfa - Riset
Presiden menyoroti jumlah anggaran untuk pupuk bersubsidi jumbo dalam 10 tahun terakhir, namun dampak terhadap kenaikan produksi pertanian masih minim.
Padahal, anggaran subsidi pupuk juga menjadi yang terbesar untuk anggaran subsidi non-energi. (Lihat grafik di bawah ini.)
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, pemerintah bahkan mengalokasikan dana subsidi non energi Rp72,93 triliun yang porsinya mencapai 35,24% dari total belanja subsidi. Dari dana tersebut, subsidi pupuk menjadi yang terbesar senilai Rp 25,3 triliun.
Di sisi produktivitas, terutama untuk tanaman padi, tahun lalu Indonesia mencatatkan produksi 54,75 juta ton gabah kering panen (GKP) sepanjang 2022.
Perolehan ini naik 333,68 ribu ton atau 0,61% dibandingkan produksi padi tahun sebelumnya sebesar 54,42 juta ton GKP.
Produksi beras periode yang sama untuk konsumsi pangan masyarakat juga mencapai 31,54 juta ton.
Besarnya juga mengalami kenaikan sebanyak 184,50 ribu ton atau 0,59% dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 31,36 juta ton.
Ironis, di tengah produksi nasional yang surplus ini, Indonesia tercatat mengimpor beras sebanyak 429.207 ton sepanjang 2022. Angkanya bahkan meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya secara yoy.
Indonesia mengimpor beras paling banyak dari negara India, dengan jumlah mencapai 178,5 ribu ton. Diikuti Pakistan, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. (Lihat grafik di bawah ini.)
Sementara untuk sektor pertanian lain yang termasuk dalam hasil perkebunan seperti hasil sawit mengalami kelesuan sepanjang tahun lalu.
Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia sebesar 46,73 juta ton pada 2022.
Jumlah tersebut menurun 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,89 juta ton.
Produksi CPO mengalami tren penurunan sejak 2020 hingga 2022 yang disebabkan adanya beberapa faktor. Di antara lain cuaca ekstrem basah, lonjakan kasus Covid-19, perang Ukraina-Rusia, harga minyak nabati, minyak bumi dan pupuk tinggi, kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit, serta rendahnya pencapaian program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Tantangan lainnya, tenaga kerja sektor pertanian terus menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir.
Pada 2011, tercatat ada 29,18% pemuda yang bekerja di sektor pertanian. Namun, angkanya merosot menjadi sebesar 19,18% pada 2021. Ini menyebabkab tenaga kerja pertanian Indonesia kalah dengan beberapa negara Asia Tenggara.
Menurut ASEAN Statistics Division, Indonesia menempati urutan keenam negara dengan proporsi tenaga kerja pertanian tertinggi di Asia Tenggara dengan proporsi tenaga kerja pertanian hanya 29,8% pada 2020.
Posisi Indonesia berada di bawah Kamboja dengan proporsi tenaga kerja pertanian sebesar 32,1%. Sedangkan, Myanmar menjadi negara yang memiliki proporsi tenaga kerja pertanian paling tinggi di Asia Tenggara, yakni 48,9%.
Kesejahteraan petani juga mulai terancam di tengah era inflasi tinggi dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Tercatat Nilai Tukar Petani (NTP) April 2023 tercatat menurun 0,24% dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 110,58.
