Ekspor Batu Bara Dilarang, Tiga Negara Ini Teriak

IDXChannel - Langkah pemerintah untuk melarang ekspor batu bara tak hanya menimbulkan protes dari pengusaha, tetapi juga tiga negara importir. Mereka lantas berteriak agar kebijakan tersebut bisa segera dicabut guna memenuhi kebutuhan energinya.

Sejauh ini, sudah ada tiga negara yang 'teriak' ke pemerintah Indonesia agar larangan ekspor dihapuskan. Siapa saja negara tersebut?

Baca Juga:

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Luhut ke PLN: Jangan Beli dari Trader Tanpa Tambang

Berikut rangkuman yang dikumpulkan tim MNC Portal Indonesia, Selasa (11/1/2022):

1. Jepang

Baca Juga:

Luhut Pastikan Skema Pengadaan Batu Bara Tak Berdampak pada Kenaikan Biaya Listrik

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji meminta Menteri ESDM untuk mencabut larangan ekspor ini. Pasalnya, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang masih mengandalkan pasokan batu bara dari Indonesia sekitar 2 juta ton per bulan.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada aktivitas ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari kami. Kami membutuhkan listrik yang cukup di musim dingin. Oleh karenanya, saya meminta agar larangan ini dicabut untuk Jepang," ujarnya dalam dokumen resmi, dikutip Minggu (9/1/2022).

Baca Juga:

Usul Larangan Ekspor Batu Bara Dilanjutkan, Ekonom: Biarkan Suara Lantang Menentang

Dirinya menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batu bara jenis High Calorific Value (HCV).

"Jepang kebanyakan mengimpor batubara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN," katanya.

2. Korea Selatan

Negara selanjutnya ialah Korea Selatan. Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait kebijakan ini.

"Menteri Perdagangan Yeo menyampaikan kekhawatiran pemerintah atas larangan ekspor batu bara Indonsia dan sangat meminta kerja sama dari pemerintah Indonesia untuk memulai kembali pengiriman baru bara," demikian keterangan resmi pemerintah Korsel yang dikutip dari Yonhap News Agency.

Lutfi mengakui Indonesia menyadari kekhawatiran yang disampaikan oleh pemerintah Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

"Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil," tulisnya.