Erfan Erlin
Pemerintah juga sudah memberikan subsidi sebesar Rp 520 triliun. Subsidi tersebut untuk listrik dan BBM. Ia menilai tidak banyak negara mengambil kebijakan yang sama.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, diambil pemerintah untuk mengatasi harga minyak yang tinggi. "Itulah yang perlu menjadi pemikiran. Kita sudah impor minyak sejak 2003, di mana sebulan itu 1,2 miliar dollar. Berapa setahun? "terangnya.
Dengan kondisi tersebut, kata Erick, Menteri Keuangan sedang menggodok kebijakan subsidi BBM. Itu lantaran harga BBM dijaga agar tetap terjangkau bagi masyarakat tapi tidak membebani APBN.
Menurut dia, pemerintah bahkan menjaga harga Pertamax tetap sama dalam beberapa waktu terakhir hingga selisih Rp 3000 dengan kompetitor. Artinya, Pertamax masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Meski begitu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran. Selama ini, pemerintah harus tutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu sedangkan rakyat yang mayoritas membutuhkan subsidi lebih banyak.
"Nah itu yang mungkin sedang dipikirkan oleh pemerintah untuk keadilan itu ada jangan yang mampu disubsidi. Dan sebagai Kementerian BUMN akan mematuhi apapun keputusannya, "ujar dia.
Dia memastikan negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia yakin kebijakan yang diputuskan oleh Presiden Jokowi merupakan wujud dari kehadiran negara dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia.
(FRI)
