Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan mendukung subsidi langsung ke masyarakat. Dukungan itu sama halnya diusulkan anggota legislatif atau DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hanya saja, Erick menekan, kepastian data penerima subsidi secara riil menggambarkan kelompok masyarakat yang harus dan tidak dalam menerim bantuan tersebut.
"Saya rasa kami di BUMN malah sangat mendukung itu, dan tentu harus dipastikan memang bahwa masyarakat kaya, masyarakat mampu ya tidak perlu disubsidi, yang perlu disubsidi ya memang yang perlu disubsidi," tutupnya. (RAMA)