Menurutnya, sinkronisasi antar kementerian terhadap penugasan BUMN menjadi sebuah keharusan. Erick menyampaikan, kerja sama ini sejauh ini telah cukup berhasil, seperti penugasan dalam bidang infrastruktur dan perhubungan di mana Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan duduk bersama.
Erick juga mengapresiasi dorongan Komisi VI DPR yang meminta menteri teknis terlibat dengan BUMN dalam rapat dengan komisi lain di DPR.
"Supaya tidak terkaget-kaget ketika ada kebijakan yang kita tidak tahu dan akhirnya kita sendiri sulit membedakan buku bersih dan buku penugasan," tutur dia. (FRI)