Suparjo Ramalan
IDXChannel - Sejumlah perusahaan pelat merah telah menerima suntikan anggaran berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023. Jumlah dana segar itu mencapai puluhan triliun Rupiah.
"Saya harap sebagai catatan untuk yang PMN tahun 2023 sudah terjadi pencairan," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI saat rapat kerja (raker), Jakarta, Senin (5/6/2023).
BUMN penerima PMN tahun anggaran 2023 di antaranya, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp28,9 triliun, Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia Rp659 miliar.
Lalu, PT Len Industri (Persero) senilai Rp1,75 triliun, Holding BUMN Pangan atau ID FOOD Rp500 miliar, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Rp1,2 triliun, PT Reasuransi Indonesia sebesar Rp1 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyuntik dana cadangan investasi sebesar Rp5,7 triliun. Anggaran ini sebagiannya digunakan untuk menyelesaikan pengalihan polis PT Jiwasraya (Persero) senilai Rp3 triliun.
"Kami juga mendapat support Rp5,7 triliun dari cadangan investasi, dari Menteri Keuangan yaitu untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya itu Rp3 triliun, yang sesuai anggaran yang diusulkan," katanya.
Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp57 triliun untuk tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari PMN beberapa perusahaan pelat merah.
Erick Thohir mencatat usulan PMN BUMN senilai Rp57 triliun sudah termasuk PMN tambahan 2023 yang belum ditunda Kementerian Keuangan.
Awalnya, Kementerian BUMN mengusulkan PMN tambahan sebesar Rp3,56 triliun untuk tahun anggaran 2023. Namun, Kemenkeu menyarankan agar anggaran segar itu dimasukan ke dalam PMN tahun anggaran 2024.
Sehingga, total suntikan dana APBN untuk sejumlah BUMN pada tahun depan diusulkan berada di angka Rp57 triliun.
"Karena itu kita mengusulkan waktu itu, sebenarnya PMN tahun ini tambahan Rp3,56 triliun. Tapi dari Menteri Keuangan tetap, kemarin sudah diputuskan ini menjadi masukan, justru PMN 2024, makanya kalau kita liat angkanya PMN 2024 ini berubah, yang tadinya dari Rp33 triliun jadi Rp57 triliun," ujar Erick.
(YNA)
