Suparjo Ramalan
Erick memandang, Dapen BUMN harus diatur dalam Undang-undang tentang Keuangan. Saat ini, pihaknya tidak banyak menganbil tindakan lebih karena dapet di atur secara tegulasi. Dia pun meminta dukungan terhadap DPR agar usulan pihaknya bisa di proses.
"Dalam undang-undangnya, pengelola dapen mendapat kekuasaan penuh, sementara pendiri dapen harus top up kalau ada kekurangan, jadi enak menjadi pengelola," turur dia.
Perihal konsolidasi Dapen BUMN sudah diutarakan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga sebelumnya. Dia mencatat, pemegang saham memandang perlu adany keseragaman metode pengelolaan investasi dari entitas-entitas dana pensiun perseroan agar menghasilkan imbal hasil yang optimal. (RAMA)
