Dia menuturkan jaringan gas tidak membutuhkan pasokan gas dalam jumlah besar. "Untuk satu kecamatan, paling dibutuhkan gas nol koma sekian MMSCFD,” tuturnya.
Akan tetapi karena anggaran negara terbatas, Tutuka melanjutkan, proyek jargas mulai dikembangkan melalui skema KPBU. Dia menyebut Kota Palembang dan Batam masuk pilot project yang diusulkan Kementerian ESDM. Melalui skema ini, Tutuka berharap jargas bisa dibangun dalam skala besar.
“Untuk satu SR, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Ke depan kita harapkan dapat dibangun 1 juta SR per tahun. Tapi saat ini pilot project dulu ratusan SR,” ujar Tutuka.
Lebih lanjut, Tutuka mengatakan bahwa jargas skema KPBU menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan impor LPG. Melalui skema ini, pemerintah diharapkan membantu dari segi perizinan serta penyediaan lahan—jika diperlukan.
Skema PKBU, lanjut Tutuka, salah satunya juga ditujukan untuk mencukupi pendanaan yang bekesinambungan, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah.