Oktiani Endarwati
IDXChannel - Pemerintah berencana menambah porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 48 persen dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, dalam RUPTL 2019-2028, porsi pembangkit fosil masih 70 persen dan pembangkit EBT 30 persen. Dalam draft RUPTL 2021-2030, porsi pembangkit EBT naik menjadi sebesar 48 persen dan pembangkit fosil sebesar 52 persen.
"Sekarang yang sedang disusun, kita upayakan lebih hijau dengan komposisi 48 persen untuk EBT dan 52 persen untuk fosil. Jadi porsi EBT semakin besar sehingga kami bisa klaim ini green RUPTL atau lebih hijau," ujarnya dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/5/2021).
Rida melanjutkan, untuk mencapai target bauran EBT 23 persen pada tahun 2025 dan menjaga agar biaya pokok penyediaan (BPP) tidak naik, pemerintah akan mendahulukan pembangkit EBT yang tidak banyak meningkatkan BPP. Selain itu mendorong Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lebih banyak karena harganya cenderung turun dan memanfaatkan waduk.
Dalam draft RUPTL 2021-2030 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru dengan tidak lagi menambah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, kecuali yang telah financial closing atau konstruksi.
"Dalam RUPTL yang sedang kami rancang ini, kami mengambil kebijakan untuk tidak lagi menerima usulan PLTU baru. Jadi kalaupun ada, tergantung proyek-proyek di RUPTL yang sudah terlanjur ada dan kebanyakan di dalamnya dalam status sedang konstruksi," jelasnya.
Pemerintah juga akan mendorong PLTU cofiring dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, PLTP dan PLTA dikembangkan dengan jadwal commercial operation date (COD) yang lebih realistis dan program dedieselisasi dengan pembangkit EBT.
"Draft RUPTL ini masih berproses dan diskusi dengan banyak pihak. Banyak yang sudah kami sepakati namun ada yang masih perlu arahan langsung dari menteri," tandasnya. (RAMA)
