Oktiani Endarwati
IDXChannel - Indonesia telah bergabung dalam Paris Agreement dengan target penurunan emisi dari kegiatan transportasi, kelistrikan, dan industri pada tahun 2030 sebesar 314 juta ton karbondioksida. Namun, diduga masih ada tumpang tindih dalam kebijakan energi di tanah air.
Ekonom Senior, Faisal Basri, menilai ada kebijakan proyek-proyek sektor energi yang bertentangan dengan komitmen tersebut. Bahkan beberapa proyek masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
"Saya lihat bertentangan dengan komitmen dalam Paris Agreement. Setiap hari muncul kebijakan yang proyek-proyeknya tidak ramah lingkungan," ujarnya dalam webinar Energi Terbarukan Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia, Jumat (19/3/2021).
Dia memaparkan, pemerintah perlu meninjau kembali pembangunan kilang. Menurut dia, tidak perlu meneruskan rencana revitalisasi empat Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua kilang baru secara simultan. Lebih baik dialihkan separuhnya untuk energi baru terbarukan (EBT) dan green energy.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga hendak merealisasikan secara penuh program mandatori biodiesel 30 persen (B30), B40, bahkan B100. Menurut Faisal, program biodiesel bukanlah solusi melainkan untuk menekan impor minyak sehingga memperbaiki transaksi perdagangan.
