Tangguh Yudha/MPI
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan penataan dan pengembangan infrastruktur tahap I pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Adapun total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp96,54 miliar.
Pada Penataan KSPN Wakatobi Tahap I ini, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan empat destinasi wisata unggulan. Hal itu meliputi Alun-alun Merdeka, Puncak Toliamba, Sombu Dive dan Danau Kapota.
Menurut Kepala BPPW Sulawesi Tenggara Septina Rachmawati, Alun-alun Merdeka didesain sebagai ruang terbuka yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Sementara Puncak Toliamba, Sombu Dive dan Danau Kapota merupakan destinasi pariwisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Septina menyebut, penataan kawasan yang dilakukan termasuk dengan area plaza terbuka dan penataan lansekap, serta fasilitas penunjang pariwisata seperti kios souvenir bagi UMKM, jalan akses hingga dermaga dan menara pandang.
"Penataan KSPN Wakatobi Tahap I mulai dilaksanakan pada Oktober 2022 hingga 26 November 2023. Dan setelah pekerjaan fisik selesai, telah diserahterimakan secara operasional kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Desember 2023 lalu,” jelasnya pada Minggu (28/4/2024).
Saat ini, BPPW Sulawesi Tenggara tengah melanjutkan Penataan KSPN Wakatobi Tahap II yang dipusatkan pada pembangunan infrastruktur Waterfront Marina dan Keraton Liya. Kegiatan penataan kawasan pariwisata tersebut merupakan kombinasi antara pariwisata modern dan pelestarian sejarah.
“Saat ini, progress fisik Penataan KSPN Wakatobi Tahap II telah mencapai 23,5%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp139,6 miliar, diharapkan pekerjaan penataan Waterfront Marina dan Keraton Liya ini dapat selesai pada tahun ini (2024),” tegas Septina.
Untuk diketahui, kawasan Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu KSPN Prioritas dari 10 Bali Baru yang dikembangkan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 guna meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri ke Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian masyarakat melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
"Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” kata Basuki.
(YNA)
