Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyayangkan Permendag 25/2022 (Perubahan atas Permendag 20/2021) hanya memperbolehkan BUMN dengan API-U yang mengimpor jagung pakan ternak.
Seharusnya, pemenuhan kebutuhan jagung perlu didukung dengan membuka lisensi impor untuk pihak swasta.
Peneliti CIPS, Azizah Fauzi, menilai pembukaan keran impor bagi swasta untuk jagung pakan ternak sebaiknya dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi dan menstabilisasi naiknya harga jagung pakan yang berimbas pada mahalnya harga telur.
Pada 2021, kenaikan harga jagung untuk pakan ternak sudah tembus 28,1 % dibandingkan 2020.
"Karena telur ayam merupakan sumber protein utama di Indonesia, harga yang tinggi tentu akan mempengaruhi konsumsi protein, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembebasan impor jagung memungkinkan produksi komoditas yang lebih efisien," ujar Azizah melalui keterangan tertulis, Jumat (26/8/2022).
Lebih lanjut, Azizah mengatakan Indonesia yang kurang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi jagung, dapat mengimpor dengan harga lebih rendah.
Selain itu, menghapuskan proteksi perdagangan untuk jagung juga memungkinkan Indonesia memodernisasi industri ayam, menjadikannya lebih efisien dan mungkin mengembangkan keunggulan komparatifnya di masa depan.
"Jika kenaikan harga jagung tidak dapat teratasi segera, pemerintah dan masyarakat perlu waspada dengan kemungkinan terus meningkatnya harga telur dan komoditas seperti daging ayam dan daging sapi ke depannya," tegas Azizah.
Kemudian, dia bilang, adopsi benih jagung hibrida juga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi peningkatan produktivitas jagung nasional.
Statistik menunjukkan, produktivitas jagung menunjukkan tren yang meningkat dengan capaian 5,5 ton pipilan kering per hektar pada tahun yang sama.
