Michelle Natalia
IDXChannel - Hadirnya GoTo yang merupakan hasil dari marger perusahaan GoJek dan Tokopedia dinilai dapat menjadi ancaman bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena akan membawa persaingan pasar semakin terbuka dan bebas.
Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ajib Hamdani. Menurutnya kejadiran GoTo harus diwaspadai karena bisa membawa ancaman secara ekonomi bagi UMKM.
"Pertama, bagaimana kesiapan UKM di Indonesia? Penopang lebih dari 60 persen PDB ini sangat rentan dengan persaingan yang bebas dan terbuka," ungkap Ajib di Jakarta, Selasa(19/5/2021).
Karena, kata dia, UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar, diantaranya rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien.
"Hal inilah yang melatarbelakangi Presiden Jokowi selalu mengingatkan gagasan besarnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM dan juga deregulasi," ungkap Ajib.
Sepanjang UKM Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah ini, produk asing akan membanjiri Indonesia. Dan, sambung dia, tren inilah yang sudah mulai terjadi.
"Kedua, siapakah pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo ini? Tokopedia dan Gojek adalah 2 perusahaan yang secara ikonik menjadi representasi Indonesia, karena para foundersnya adalah orang Indonesia. Dalam perjalanan bisnis selanjutnya, apakah pemegang saham mayoritas masih orang-orang Indonesia?," imbuhnya.
Karena secara bisnis, sambung Ajib, selanjutnya ini akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini, apakah akan tetap mengalir di dalam negeri, atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri.
"Dengan melihat potensi keuntungan dan ancaman yang jelas di depan mata, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah seharusnya mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang," tegas Ajib.
Karena tujuan dari BUMN, selain financially profit, juga untuk social welfare. "Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional," pungkasnya. (RAMA)
