Dian Kusumo
Meredanya pandemi COVID-19 di sebagian besar dunia, termasuk ASEAN, menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan fisik untuk acara ini.
Sesi pertama pertemuan TF membahas ide-ide co-chairs (Indonesia dan Jepang) dan AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) untuk mengembangkan keamanan stabilitas keuangan yang luas arsitektur bersih di kawasan ini, termasuk kemungkinan pendirian fasilitas baru yang selaras dengan perkembangan dan dinamika tantangan ekonomi global dan regional.
Sesi kedua membahas upaya penguatan mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) sebagai salah satu fasilitas keamanan stabilitas keuangan yang ada.
CMIM adalah perjanjian dukungan likuiditas di antara ASEAN+3 negara anggota. Diskusi difokuskan pada rencana pengembangan CMIM dan bagaimana caranya meningkatkan operasi bisnisnya. Diharapkan fasilitas pembiayaan likuiditas jangka pendek yang ditawarkan oleh CMIM sesuai dengan kebutuhan anggota dan dilengkapi dengan mekanisme akses yang lebih baik.
Sesi ketiga membahas asean+3 Future Initiative. Secara umum, sesi ini membahas berbagai gagasan untuk memperluas dan memperkuat inisiatif kerja sama ASEAN+3.
Inisiatif ini nantinya akan dikembangkan oleh associated untuk dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral ASEAN+3. Agenda Digitalisasi Keuangan diusulkan oleh Jepang pada tahun 2022 yang membahas tantangan dan peluang penerapan digitalisasi keuangan untuk memperkuat saling pengertian mengenai kerangka stabilitas regional.
Sesi ketiga juga membahas kemajuan inisiatif ASEAN+3 yang ada seperti dilansir Chairs dari semua WG. Ketua dari masing-masing WG mempresentasikan perkembangan dan rencana kerja mereka di masa depan. Tentang ini kesempatan, Working Group 1 yang dipimpin oleh Singapura mempresentasikan hasil studi ADB tentang Pembiayaan Solusi untuk Infrastruktur ASEAN+3 Pasca-COVID 19.
Draf laporan ketiga yang disajikan pada saat pertemuan memberikan kompilasi komprehensif solusi pembiayaan inovatif sebagai referensi untuk Infrastruktur ASEAN+3 untuk mempersempit kesenjangan dalam pembiayaan dan mendukung pemulihan pasca-COVID-19.
Kelompok Kerja 2, yang diketuai oleh China membahas pengembangan instrumen struktural makro.
Kelompok Kerja 3, yang diketuai oleh Jepang, membahas inisiatif untuk memperkuat Pembiayaan Risiko Bencana (DRF) dan mengusulkan Rencana aksi periode 2023-2025 Rencana aksi ini terdiri dari dialog dan implementasi kebijakan dan kegiatan di tiga bidang prioritas, yaitu (i) Solusi keuangan untuk memperkuat keuangan kesiapsiagaan terhadap bencana, (ii) Solusi Pengetahuan adalah peningkatan kapasitas dan kerja pengetahuan secara keseluruhan program (iii) Solusi Teknis untuk meningkatkan inovasi teknis dan alat dalam pemantauan risiko regional dan penilaian dampak. Kelompok Kerja 4, yang diketuai oleh Korea Selatan, membahas peningkatan kebijakan koordinasi untuk kemajuan teknologi (Fintech).
Pada sesi berikutnya, TF membahas proposal Indonesia agar ASEAN+3 ditinjau dan dianalisis pengembangan database utang rumah tangga dan keuangan berkelanjutan. Untuk dua agenda ini,
Kementerian Keuangan Indonesia bersama AMRO akan menyusun rencana kerja bersama dan kajian.
Diskusi kolaboratif di antara negara-negara ASEAN+3 berdasarkan studi ini diharapkan dapat memperkuat kerangka kerja pengawasan AMRO dan untuk mengembangkan inisiatif baru tentang keuangan berkelanjutan yang sangat relevan dengan agenda global saat ini
Pada hari kedua, pertemuan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi khusus pertemuan Komite Kerja ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang membahas penguatan organisasi dan tata kelola AMRO berdasarkan rencana kerja yang telah disiapkan oleh AMRO.
Pada sesi kedua, Indonesia dan AMRO mengusulkan rencana untuk memperkuat tata kelola AMRO untuk mendukung kapasitas dan peran AMRO. Anggota ASEAN+3 perlu terus memantau risiko ekonomi global yang diproyeksikan oleh lembaga internasional dan berbagai global untuk a. Untuk mengatasi tantangan ekonomi tersebut risiko, ASEAN+3 akan terus memperkuat perekonomian domestik dan memanfaatkan kawasan. serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
(DKH)
