Yanto Kusdiantono
Lebih lanjut, ujar Komaidi, di tengah peran pentingnya tersebut industri hulu migas nasional dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala yang berdampak terhadap kecenderungan menurunnya cadangan dan produksi migas nasional.
Tantangan yang dimaksud di antaranya, pertama kompleksitas perizinan berusaha, ketergantungan yang tinggi terhadap mature field yang memerlukan perlakuan khusus terutama dalam aspek fiskal/perpajakan dan adanya risiko pergeseran permasalahan perdata menjadi pidana akibat tidak adanya pemisahan urusan administrasi dan keuangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan keuangan negara.
ReforMiner menilai, penyelesaian permasalahan pada industri hulu migas nasional tersebut dapat dilakukan dengan mengembalikan tiga elemen fundamental dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) yang selama ini hilang dari regulatory framework UU Migas No. 22/2001.
Hilangnya ketiga elemen tersebut menyebabkan regulatory framework UU Migas No. 22/2001 tidak sinkron dengan bentuk KKS sehingga memunculkan persoalan seperti ketidakpastian hokum, ketidakpastian fiskal, dan proses administrasi/birokrasi/izin yang rumit.
“Tiga elemen yang hilang itu perlu dikembalikan dalam revisi UU Migas agar kegiatan industri hulu migas kembali meningkat meliputi penerapan assume and discharge dalam perpajakan KKS, pemisahan urusan administrasi dan keuangan KKS dengan urusan keuangan negara, dan penerapan prinsip single door bureaucracy/single institution model yang mengurus administrasi/birokrasi/perizinan Kontrak Kerja Sama,” kata Komaidi.
(Dhera Arizona)
