Tangguh Yudha
Ia menegaskan, kredit macet yang dialami para pengembang tidak sama dengan kredit konsumtif masyarakat, seperti untuk pembelian mobil atau rumah pribadi. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada pembedaan perlakuan dari pemerintah terhadap kredit macet yang dialami oleh sektor produktif seperti properti.
Akbar pun meminta Menteri PKP untuk mengonsolidasikan usulan tersebut bersama Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan, serta melaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai dukungan pemerintah terhadap sektor properti sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau kredit konsumsi untuk beli mobil, beli rumah dia macet mungkin kita ga mungkin memaafkannya atau memberikan amnesti tapi kalau developer yang mungkin macet karena keadaan ekonomi makro mungkin saya berharap Pak Menteri bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden agar diberikan amnesti ataupun kemudahan supaya mereka bisa mendapatkan lagi kredit-kredit yang sekarang dilakukan oleh program, oleh pemerintah ini," ujar Akbar. (Wahyu Dwi Anggoro)
